Thursday, October 28, 2010

BUPATI NGAWI

SAMBUTAN BUPATI NGAWI

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI

TANGGAL 20 OKTOBER 2010

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI ;

YTH. SDR. MUSPIDA KABUPATEN NGAWI ;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA INSPEKTORAT, BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN, CAMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS BERKAH, RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU KEMBALI PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENTANG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ;

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ;

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN ; DAN

5.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI.

1.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA MENARA TELEKOMUNIKASI, DIPERLUKAN PENGAWASAN YANG SEKSAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH. ADAPUN KEGIATAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DIPERLUKAN BIAYA OPERASIONAL, UNTUK MENUTUP SEBAGIAN BIAYA OPERASIONAL DIMAKSUD PERLU DISUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, SEBAGAI LANDASAN HUKUM ATAS " PUNGUTAN RETRIBUSI. UNTUK MENENTUKAN BESARAN TARIP RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DIDASARKAN ATAS RUMUS KOEFISIEN ZONA KALI KOEFISIEN KONSTRUKSI KALI KOEFISIEN KETINGGIAN KALI TARIP DASAR. ADAPUN BESARAN MAKSIMAL RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TIDAK BOLEH MELEBIHI 2% KALI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (NJOP PBB).

SEDANGKAN NJOP PBB RUANG PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DITENTUKAN PALING TINGGI SEBESAR 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH). ADAPUN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA LIHAT DAN TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

TERKAIT DENGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI, MAKA DENGAN TELAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI DAERAH TINGKAT II NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2002 NOMOR 9) BESERTA PERUBAHANYA PERLU DITINJAU KEMBALI UNTUK DIADAKAN PENYESUAIAN, SERTA MENGATUR KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT RETRIBUSI, ADALAH BIAYA YANG DIPUNGUT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMBALAN ATAS PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM SERTA DAPAT DINIKMATI OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN.

PADA DASARNYA PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI ADALAH UNTUK MENGGANTI BIAYA ADMINISTRASI, PEMBANGUNAN DAN PERALATAN, SERTA UNTUK PENYUSUTAN DAN PENGATURAN. TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIUKUR BERDASARKAN FREKUENSI DAN JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. ADAPUN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA LIHAT DAN TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH INI DIHARAPKAN LEBIH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT MAKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PERLU DISESUAIKAN SERTA MENGATUR KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

PAJAK SARANG BURUNG WALET, ADALAH PAJAK ATAS KEGIATAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. BAIK BENTUK KEGIATAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET ALAMI DAN DI LUAR HABITAT ALAMI.

YANG BERARTI BENTUK KEGIATAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET BAIK DI LINGKUNGAN TEMPAT BURUNG WALET YANG HIDUP DAN BERKEMBANG SECARA ALAMI ATAU LINGKUNGAN TEMPAT BURUNG WALET YANG HIDUP DAN BERKEMBANG SERTA DIUSAHAKAN DAN DIBUDIDAYAKAN.

DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALLET ADALAH NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET. NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN VOLUME PENGAMBILAN ATAU PEMANENAN SARANG BURUNG WALET DIKALIKAN DENGAN HARGA PASARAN UMUM PADA SAAT PENGAMBILAN ATAU PEMANENAN. TARIF PAJAK DITETAPKAN SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN). DEMIKIAN GAMBARAN SINGKAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN SERTA DIHARAPKAN DENGAN DITERBITKANNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG

WALET AKAN LEBIH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI.

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA TANAH YANG MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL SEBAGAI KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA MAUPUN BANGUNAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN DAN ATAU KEDUDUKAN SOSIAL EKONOMI YANG BAIK BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH HAK SUATU HAK ATASNYA. OLEH KARENA ITU SANGATLAH WAJAR BILA MEREKA YANG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK KEPADA DAERAH DENGAN NAMA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN ADALAH HAK ATAS TANAH, TERMASUK HAK PENGELOLAAN, BESERTA BANGUNAN DIATASNYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERTANAHAN DAN BANGUNAN. SEDANGKAN BERDASARKAN BAB II PASAL 2 AYAT 2 HURUF K, UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERMASUK JENIS PAJAK KABUPATEN.

DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENUNJANG JALANNYA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN MENYUSUNNYA DALAM SUATU BENTUK PERATURAN DAERAH. ADAPUN HAL-HAL YANG DIATUR TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 14 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, PEMERINTAH KABUPATEN DAPAT MENDIRIKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL UNTUK MENJAGA INTEGRASI NASIONAL, KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA DAN TERLAKSANANYA

OTONOMI DAERAH UNTUK MENJAMIN TERCIPTANYA TATANAN INFORMASI NASIONAL YANG ADIL, MERATA DAN SEIMBANG GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

BAHWA GUNA MENCAPAI TUJUAN DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN TERSEBUT PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERMAKSUD MEMBENTUK LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOCAL DENGAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL RADIO SUARA NGAWI DALAM PERATURAN DAERAH YAITU SUATU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI BERBENTUK BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN RADIO BERSIFAT INDEPENDEN, NETRAL, TIDAK KOMERSIL, DAN BERFUNGSI MEMBERIKAN LAYANAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SIARANNYA BERJARINGAN DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PERLU DIKETAHUI UNTUK MENYELENGGARAKAN PENYIARAN RADIO SUARA NGAWI WAJIB MENDAPATKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KPID.

ALAT KELENGKAPAN TERMASUK DIBENTUKNYA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI, KEWENANGAN, TUGAS/KEWAJIBAN SERTA UNTUK DAPAT DIPILIH MENJADI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI DAN SUMBER PEMBIAYAAN TERSELENGGARANYA PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL RADIO SUARA NGAWI DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN. SEMOGA DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI IN[ AKAN MENDORONG TERWUJUDNYA SIKAP MENTAL MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, CERDAS, MEMPERKUKUH INTEGRITAS NASIONAL DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI, DEMOKRATIS,ADIL DAN SEJAHTERA, SERTA MENJAGA CITRA POSITIF BANGSA.

SELANJUTNYA KEPADA SAUDARA PIMPINAN DEWAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SAYA PERSILAHKAN UNTUK MENELAAH LEBIH DALAM TERHADAP KELIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD.

DENGAN HARAPAN SEGERA MENDAPAT PEMBAHASAN DAN DAPATNYA DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEKIAN, TERIMAKASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.



BUPATI NGAWI


Ir. BUDI SULISTYONO






Wednesday, October 27, 2010

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA



“Bangun Karakter Pemuda Demi Bangsa Indonesia Yang Maju Dan Bermartabat,” ujar Wabup Ony Anwar, ST yang bertindak selaku inspektur upacara saat upacara peringatan hari sumpah pemuda ke-82 tahun 2010 di halaman Pendopo Wedya Graha, Kamis (28/10), ketika membacakan pidato Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) RI, Andi A. Mallarangeng.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 ini adalah milik pemuda Indonesia dan berisikan dua rangkaian kegiatan besar, yaitu bulan bhakti pemuda Indonesia dan pekan peringatan hari sumpah pemuda. Kedua rangkaian kegiatan tersebut memberikan ruang luas bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan sekaligus melatih kepedulian serta semangat mereka akan ke-indonesia-an.

Tema tersebut mengandung pesan bahwa langkah menuju Indonesia yang maju dan bermartabat sangat tergantung pada karakter pemuda yang kokoh di atas semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang bercirikan semangat patriotisme, jiwa nasionalisme, jati diri yang mengakar, wawasan luas, kecerdasan yang mencerahkan, kepedulian yang merekatkan, serta keteguhan untuk bersatu yang semuanya dinaungi oleh nilai-nilai pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.(reza)

FESTIVAL KARAWITAN ANAK




”Melalui Festival Karawitan anak, Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Ngawi Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Membangun Manusia Indonesia yang Cerdas, Kreatif, Berbudaya, dan Berdayasaing”, Festival karawitan telah digelar di Gedung Eka Kapti, Selasa 26 Oktober 2010. Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (DISPORABUDPAR), diikuti 14 peserta yang terdiri dari 7 peserta Tingkat Sekolah Dasar dan 7 peserta Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (DISPORABUDPAR), Drs. H. Agus Santoso, M.Si., hadir pula dalam acara tersebut Para Dewan juri, Para guru Pembina karawitan dan segenap peserta karawitan.
Dalam mengawali acara tersebut Ketua Panitia Penyelenggara Drs. M. Didik Tri Tjahyono, MM., selaku Kabid. Kebudayaan menyampaikan bahwa tujuan diadakan festival ini adalah untuk menggairahkan iklim karawitan yang ada di Kabupaten Ngawi khususnya melalui sekolah – sekolah, melestarikan karawitan dengan memperkenalkan pada anak – anak, sekaligus memberikan hiburan dan tontonan serta tututan masyarakat Kabupaten Ngawi.
Kemudian dilanjudkan dengan sambutan Drs. H. Agus Santoso, M.Si., yang juga merupakan pesan dari Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono bahwa seiring dengan kemajuan tehnologi terjadi perubahan global yang melanda Indonesia, untuk itu kita harus bangkitkan kembali Kebudayaan Jawa ini dengan seni karawitan yang ditanamkan pada anak – anak, dengan harapan Budaya kita akan membawa berkah sehingga tidak mudah tergeser dengan Budaya lain, pungkas Beliau.
Adapun Dewan Juri I. Soeripto S.Kar Purna Penilik Kebudayaan dari Ngawi, Juri II. Sutomo, S.Sn. penyiar RRI dari Madiun dan Juri III. Sartono, S.Sn. dari Kabupaten Magetan. Setelah berlangsungnya festival ini Dewan Juri menimbang, memutuskan dan menetapkan bahwa Penyaji terbaik untuk Tingkat SD adalah SDN Beran 6 serta untuk Tingkat SMP adalah SMPN I Ngawi. (rio)

Tuesday, October 26, 2010

PELANTIKAN ESELON III KABUPATEN NGAWI


Sebagai upaya penyegaran, pembinaan dan pengembangan karir dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang merupakan bagian integraldari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
Pada hari selasa 25 Okober 2010 bertempat di Pendopo Wedya Graha sebanyak 31 orang pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi nomor x.821.2/3057/404.205/2010, berlangsung dipendopo itu, yang di hadiri Unsur Muspida, para Pimpinan SKPD Lingkup Kab. Ngawi.
Dalam sambutannya Bupati Ngawi mengatakan pengangkatan dalam jabatan ini sesuai dengan pola karier, jenjang kepangkatan dan kinerja dengan prinsip “The Right Man in The right Place” dan para pejabat yang dilantik hari ini haruslah disiplin dan mempunyai kinerja yang baik karena pelaksanaan tugas pejabat dinilai oleh pimpinan serta menjadi sorotan public terutama yang bidang tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Organisasi pemerintahan dituntut untuk lebih efisien,efektif dan akuntable, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pemberdayaan bagi kepentingan publik. Dalam perencanaan perekonomian daerah Bupati Ngawi meneruskan bahwa perekonomian merupakan titik tumpu keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat untuk itu perlu dibangun kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas sosial ekonomi masyarakat dan perlunya memahami realitas sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat untuk mengatasinya.
Di akhir sambutan Bupati Ngawi akan mencanangkan pada bulan Januari 2011 setiap hari jum’at menggunakan bahasa jawa. ”Kita Orang asli Jawa harus menggunakan bahasa jawa”, ungkapnya.
Penetapan penggunaan Bahasa Jawa oleh Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono ini dilakukan dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya Jawa khususnya Bahasa Jawa. Salah satu bentuk upaya pelestarian budaya bangsa tersebut adalah dengan memakai bahasa jawa dalam komunikasi sehari-hari di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. (p’truk)

MEMERANGI NARKOBA, MENYELAMATKAN BANGSA

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkoba. Dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya. Tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini.

Padahal, kita semua tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga. Ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini. Selanjutnya, keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara, ditopang oleh hadirnya generasi penerus, yakni generasi muda. Jika generasi muda sudah kehilangan masa depan, gamang menatap hidup, lantas apalagi yang bisa diharapkan bagi kehidupan bangsa ini di masa yang akan datang?

Untuk itu, Polres Ngawi bekerjasama dengan Badan Narkotika kota (BNK), MUI dan DPC Granat menyatakan perang terhadap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Ini tercermin dari penandatanganan nota kesepahaman (MOU) tentang penegahan, peberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang berlangsung Selasa (25/10). Bertempat di Aula Polres Ngawi. Yang di hadiri oleh Wabup Ngawi, Kapolres beserta perwakilan dari masing-masing organisasi.

Dalam sambutanya Wabup Ony Anwar, ST mengungkapkan permasalahan ini bukan hanya tanggungjawab BNK dan Kepolisian melainkan tugas semua element masyarakat baik instansi pemerintah, swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk bersama-sama untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mewujudkan kabupaten ngawi yang bebas dari narkoba beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melalukan 2 (dua) mau yaitu :

  1. mau melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di sekitarnya.
  2. mau bersedia menjadi saksi, apabila mengetahui pertstiwa penyalahgunaan narkoba.

Dan 2 (Dua) tidak yaitu :

  1. tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, serta
  2. tidak menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.(reza)

Saturday, October 23, 2010

JADWAL KEGIATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINGGU KEEMPAT OKTOBER 2010

NO. HARI TANGGAL JAM ACARA TEMPAT
1. Senin, 25 Oktober 2010 09.00 Rapat Paripurna DPRD dengan acara : Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Gedung DPRD
2. Selasa, 26 Oktober 2010 09.00 Rapat Paripurna DPRD dengan acara : Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Gedung DPRD
3. Rabu, 27 Oktober 2010 08.00 Pelantikan Pejabat Eselon III Pendopo
4. 09.00 Rapat Paripurna dengan acara : 1. Laporan Panitia Khusus 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi 3. Pengambilan Keputusan 4. Penandatanganan Berita Acara dan SK Persetujuan DPRD 5. Sambutan Bupati 6. Penutup Gedung DPRD
5. 11.00 Kunjungan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pertanian Dalam Rangka Sosialisasi Temu Usaha Produsen Benih Ds. Karang Malang Kec. Kasreman

Monday, October 18, 2010

SATU - SATUNYA DI INDONESIA

Pengembangan Koperasi Wanita di Ngawi
Minggu yang lalu Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono tampil di layar kaca melalui Stasiun TVRI Siaran Nasional dalam acara Dialog Sosialisasi Publik atas undangan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dalam talk show tersebut hadir pula sebagai nara sumber Dr. Ir. Sulikanti Agusni, MSc. (Asisten Deputy Urusan Ekonomi Perempuan pada Deputy II Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI), oleh karena itu sudah pasti yang menjadi topic bahasan adalah masalah Pemberdayaan Perempuan. Utamanya adalah
Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA yaitu sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.

Bukan tanpa alasan tentunya Bupati diundang dalam acara tersebut, menurut Dr. Ir. Sulikanti Agusni, MSc. nara sumber dari Kementerian PP adalah karena prestasi yang luar biasa bgi Kabupaten Ngawi telah dapat memberdayakan perempuan melalui Kelompok Perempuan Desa Hutan (KPDH) yang dalam perkembangannya telah membentuk Koperasi Wanita dan yang tak kalah hebatnya adalah perkembangan selanjutnya dimana desa – desa non hutan pun berlomba – lomba membentuk Koperasi Wanita yang menjadikan Kabupaten Ngawi adalah satu – satunya daerah yang telah memiliki Koperasi Wanita di setiap desa, total ada 217 Kopwan di 217 desa di seluruh kabupaten ngawi dan semuanya telah berbadan hukum, sehingga Kabupaten Ngawi oleh Kementerian PP dijadikan model untuk menjadi inspirasi pengembangan desa Prima di Seluruh Indonesia.

Seperti apakah prestasi tersebut dapat diraih, NGAWI RAMAH berusaha menelisik lebih jauh keberadaan KPDH dan Kopwan dalam tulisan dibawah ini:

Masyarakat sekitar hutan, selama ini identik dengan kultur sosial yang sangat kuat. Mereka benar - benar mencerminkan sosok masyarakat yang sangat rukun, guyup dan selalu mengedepankan gotong royong di dalam setiap kegiatan desanya.

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kehidupan sosial yang makin tinggi, kebiasaan yang selama ini terjaga dengan baik akhirnya terkikis juga. Mereka menebang hutan dengan seenaknya sendiri yang akhirnya menimbulkan kerusakan hutan yang cukup parah.

Hal tersebut tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan, sosial, ekonomi masyarakatnya kemudian dipicu pula oleh tingkat pengangguran yang tinggi karena minimnya lapangan kerja serta semakin tingginya jumlah penduduk.

Berangkat dari hal itulah akhirnya Pemerintah Kabupaten Ngawi memandang untuk segera perlunya ada pembinaan masyarakat sekitar wilayah hutan berupa peningkatan sumber daya dan kualitas masyarakat wilayah hutan khususnya kaum perempuan berupa pembentukan KPDH (Kelompok Perempuan Desa Hutan).

SEJARAH

Diawali oleh kejadian pembalakan liar (illegal logging) oleh masyarakat kawasan hutan sekitar tahun 1997 - 2000. Akibat dari hal itu kawasan hutan menjadi gundul. Melihat situasi dan kondisi masyarakat desa hutan yang sudah mencapai titik ambang krisis moral dan sosial, maka untuk menyelamatkan hutan yang telah rusak, Perum Perhutani menggulirkan system Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) yang mulai disosialisasikan pada tahun 2003. Diharapkan dengan menggandeng dan mengajak masyarakat sekitar hutan ikut serta mengelola kawasan hutan, kelestarian hutan akan terjaga.

Dari program tersebut diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun fakta yang terjadi ternyata hal itu tidak berdampak signifikan bagi kehidupannya. Dari hal ini akhirnya dengan diprakarsai oleh Yayasan Palapa yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi akhirnya terbentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) pada tahun 2004.

Pada awalnya tujuan dibentuknya LMDH sendiri adalah untuk membantu mengimplementasikan program PHBM di KPH Ngawi, Penguatan sumber daya local sekitar kawasan hutan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah hutan. Berbagai macam cara dilakukan agar LMDH bisa tertata dan menjadi lembaga yang kuat dalam rangka ikut membantu mengimplementasikan program dari PHBM.

Dalam upaya mempertajam dan mempercepat implementasi program PHBM , maka salah satunya dilaksanakan Program pemberdayaan perempuan khususnya dalam pelatihan sumber daya manusia maka dibentuklah Kelompok Perempuan Desa Hutan ( KPDH ) pada Tahun 2007, di mana KPDH ini adalah kelompok yang beranggotakan perempuan desa hutan pada awal pembentukannya dalam setiap kegiatannya berfokus untuk meningkatkan pendapatan keluarga/income perkapita keluarga. Tujuannya pembentukkannya sebenarnya adalah guna mewujudkan komunikasi yang berkelanjutan tentang PHBM, namun dalam perjalanannya tujuannya menjadi semakin luas menjadi upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin sekitar hutan yang mempunyai kapasitas personal atau kelembagaan yang terampil, juga memberikan ketrampilan utamanya perempuan Desa Hutan dalam memanfaatkan potensi yang ada, meningkatkan pendapatan clan kesejahteraan masyarakat Desa Hutan serta memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif.

Pada awal berdirinya, jumlah KPDH ini hanya ada 8 kelompok yang terbentuk pertama kali di Desa Gandong Kecamatan Bringin yang bergerak dalam kegiatan pembuatan Tas plastik. Namun seiring berkembangnya waktu dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat karena hasilnya dapat dirasakan oleh ibu - ibu Desa HUtan. Keberadaan KPDH ini pun dengan cepat terus berkembang dari 8 kelompok di tahun 2007, menjadi 22 di tahun 2008, selanjutnya 75 di tahun 2009 dan sampai tahun 2010 telah terbentuk diseluruh desa hutan yang berjumlah 95 desa.

Hasil yang dirasakan dari Pembentukan KPDH mulai tahun 2007 – 2010 adalah terbentuknya Paguyuban KPDH, kegiatan Arisan dan Kebiasaan menabung, Usaha Simpan Pinjam serta Pertemuan Rutin 3 bulan sekali dengan menghadirkan Narasumber dari pihak yang berkompeten, baik dari praktisi maupun akademisi & dari berkepentingan di Kabupaten Ngawi.

Hasil yang sangat bisa dirasakan oleh perempuan di desa hutan adalah dari

Kegiatan pembuatan anyaman tas plastik di wilayah timur khususnya di Desa Dero dan Desa Gandong Kecamatan Bringin , Desa Pacing Kecamatan Padas, setelah diawali dengan pemberian pelatihan menganyam hingga kemudian bisa memproduksi berkerjasama dengan pengusaha sebagai pemasok bahan baku dan penampung hasil sekaligus memasarkan kelompok tersebut dalam setiap bulannya bisa memproduksi 20.000 - 30.000 tas plastik dengan pendapatan per KK Rp.20.000 - Rp. 25.000 per hari. Sedangkan wilayah barat dipasarkan secara mandiri oleh KPDH itu sendiri. Apabila di akumulasi dalam satu bulan maka sudah ada pendapatan tambahan sebesar Rp. 600.000 - Rp. 750.000 per KK artinya sudah di atas UMR Kab. Ngawi.

STRATEGI

Dalam rangka untuk meningkatkan Peran serta Penguatan Kelembagaan KPDH, Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Ngawi ( Satker terkait, KPH Ngawi, LMDH, Pemerintahan Desa, dan pihak Swasta/LSM Palapa).

BANTUAN MENGALIR

Untuk menunjang kegiatan dari KPDH jtu pada Tahun 2007 diberikan bantuan oleh Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi bagi 8 kelompok KPDH yang masing - masing menerima Rp. 300.000.-. Pada tahun 2008 Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi juga kembali memberikan bantuan permodalan bagi 14 KPDH yang terbentuk pada tahun itu. Seiring perjalanan waktu, KPDH itu sendiri akhirnya juga bergerak pada jenis kegiatan Pembuatan Kue Kering khususnya di Kecamatan Gerih, Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Kedunggalar serta Usaha Simpan Pinjam.

Dalam rentang waktu 2 tahun sejak terbentuknya KPDH, diadakan evaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan KPDH itu. Hasilnya sungguh luar biasa, omset permodalan dari KPDH itu bertambah sekitar 5 - 7 juta per tahun. Kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap sebulan sekali melalui media pertemuan rutin kelompok . Selain itu juga ada pertemuan Paguyuban KPDH setiap 3 bulan sekali. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini perkembangan dari masing - masing KPDH bisa terpantau sekaligus apabila ditemukan sebuah permasalahan agar bisa segera dicarikan solusinya.

Dampak dari keberhasilan perkembangan KPDH yang ada di Ngawi ini akhirnya direspon oleh Bapak Gubernur Jatim Bpk. Soekarwo dengan memberikan bantuan HIBAH sebesar Rp. 25.000.000,- per KPDH/Kopwan yang ada di Ngawi sejumlah 95 KPDH (Tahun 2009) dan juga pada Tahun 2010 bantuan untuk 122 Desa di luar KPDH yang disalurkan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UMKM clan perindustrian Kab. Ngawi.

JAMINAN KESEHATAN

Strategi yang lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah di budang kesehatan, dengan terbentuknya KPDH pada tahun 2007, ternyata diketahui bahwa masih ada masyarakat di sekitar hutan yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JAMKESMAS ) clan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA ). Dari hal itu akhirnya dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kab. Ngawi clan Instansi serta Lembaga terkait dibentuklah JPKMDH ( Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Desa Hutan ) pada tahun 2007 Tujuan adalah memacu adanya perubahan pola pikir clan perilaku masyarakat sekitar hutan setelah adanya peningkatan ekonomi berpikir tentang kesehatan sebagai langkah antisipasi ketika sakit. Masyarakat sekitar hutan yang tergabung baik di KPDH ataupun di LMDH memperoleh pelayanan kesehatan di luar JAMKESMAS clan JAMKESDA. Hingga saat ini peserta JPKMDH tercatat sejumlah 1.217 orang dari kurang lebih 300 KK.Dana swadaya yang terkumpul dari KPDH dan LMDH Rp.12.000.000,¬. Setiap per KK dikenai biaya sebesar Rp. 40.000,-. Yang mana dengan dana tersebut masyarakat yang tidak masuk JAMKESMAS dan JAMKESDA mendapatkan pelayanan untuk biaya rawat jalan dan pelayanan dasar.

KEBERHASILAN/ KONDISI YANG SUDAH DICAPAI

Pelaksanaan program dari KPDH selama ini sudah sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun capaian atau keberhasilan yang sudah diperoleh adalah Penyerapan tenaga kerja yang mana dalam setiap KPDH bisa menyedot jumlah tenaga lebih dari 50 orang yang otomatis hal ini mengurangi jumlah angka pengangguran, dengan jumlah tersebut maka paling tidak Koperasi Wanita Se Kabupaten Ngawi dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 10.850 orang, tentunya suatu kontribusi yang luar biasa bagi upaya pengentasan kemiskinan ditambah lagi dengan adanya pendapatan tambahan sebesar 20 - 25 ribu per hari/KK (600 - 750 ribu per bln/KK).

Fakta Prestasi :

  • Menyerap 10.850 orang
  • Peningkatan pendapatan Rp. 600.000 – 700.000 per bulan per KK
  • Pemegang rekor MURI untuk pembuatan Kruistik Replika Bendera Merah Putih yang sepanjang 52,6 meter.
  • Diundang oleh Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengikuti acara kenegaraan dalam rangka Peringatan Puncak Hari Ibu di TMII bulan Desember 2007.
  • Undangan kenegaraan Peringatan 1 (satu) Abad Kebangkitan Perempuan Indonesia di Silang Monas Jakarta Tahun 2008.
  • Mendapatkan kucuran dana HIBAH sebesar Rp. 25.000.000,-untuk masing - masing kelompok dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi.
  • Pemberian insentif setiap bulan untuk 3 Orang pengurus KOPWAN (100 rb/orang/bln) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  • Satu - satunya Kabupaten di Jawa Timur yang setiap desanya sudah memiliki Koperasi Wanita (KOPWAN).