DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT 1V ANGKATAN KE-298 PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010

Dalam rangka memenuhi berbagai tantangan Eselon IV selaku pimpinan kegiatan perlu belajar tentang banyak hal, mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, mampu memotivasi dan memobilisasi staf untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, senantiasa meningkatkan keahlian teknis sesuai bidang yang di emban, serta dapat menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No :188/13.32/404.205/2010 tentang pengadaan DIKLATPIM Tingkat IV. Senin 7 Juni 2010 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi di adakan pembukaan DIKLATPIM Tingkat IV Angkatan ke-298 oleh Wakil Bupati Ngawi yang diikuti 80 peserta dari 309 pejabat eselon IV di Pemerintah Kabupaten Ngawi. DIKLATPIM Tingkat IV yang akan berlangsung mulai 7 Juni - 12 Juli 2010 di Hotel Maksum, dengan materi Sikap dan Kepribadian, kajian Publik, kajian Pembangunan, Hak Asasi dan muatan lokal.
Dalam sambutanya Kepala Bidang Diklat Provinsi Jawa Timur Drs. Totok Hadi Pranoto Msi, menyampaikan pesan kepada peserta DIKLATPIM untuk meningkatkan SDM. Peserta dalam keikutsetaanya dalam DIKLATPIM TINGKAT IV ini, di harapkan untuk memanfaatkan sebaik – baiknya, sehingga apa yang diperoleh dapat di implementasikan secara baik. Keikutsertaan Diklat ini diharapkan merupakan motivasi dari diri sendiri supaya hasilnya bisa optimal, karena DIKLATPIM TINGKAT IV ini bukan sekedar ajang mencari sertifikaat kelulusan saja, namun output dari DIKLATPIM TINGKAT IV tersebut harus ada perbedaan atau tidak antara sebelum dan sesudah diklat, jelas Beliau.
Wakil Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Pelaksanaan DIKLATPIM TINGKAT IV, diharapkan Peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan Struktural Eselon IV secara Profesional, menciptakan aparatur yang mampu berperan aktif sebagai pembaharu, perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, memantapkan sikap gladi dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan persamaan visi dan pola pikir dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya pemerintah yang baik.(ptrk/huda)