Wabup Ngawi, Pimpin Rakor TKPK Kabupaten Ngawi Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka implementasi PP No.15 tahun 2010 tentang, Percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri No.42 tahun 2010 tentang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, kamis (13/10) TKPK Kabupaten Ngawi, menggelar Rapat Koordinasi Tim Pertemuan Penanggulangan Kemiskinan. Rakor tersebut, dibuka dan dipimpin langsung oleh wakil bupati (wabup) Ngawi, Oni Anwar Harsono ST di Lantai 2 Bina Bakti Praja Sekda Kab. Ngawi. Hadir juga pada acara tersebut Sekda Kab. Ngawi Mas Agoes Nirbito SH, Msi, Kepala Bappeda, SKPD serta Camat se Kabupaten Ngawi.

Dalam arahannya, Oni Anwar Harsono ST mengemukakan penanggulangan kemiskinan masih terjadi pasang surut. Hal ini dapat dilihat dari data strategi BPS yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dari tahun selalu bergerak naik-turun (fluktuaktif). Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi mencapai 19,52% kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 19,10 % sebelumnya akhirnya naik kembali menjadi 22,51 % pada tahun 2007 akibat dampak negatif kenaikan BBM. “pemerintah kabupaten ngawi telah mengantisipasi dengan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan diantaranya penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada Rumah Tangga Miskin, PKH (Program Keluarga Bahagia) dan bantuan Lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Wabup Ngawi, percepatan penanggulangan kemiskinan akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya bencana ( alam maupun sosial), kenaikan harga minyak bumi, resesi akibat krisis finansial global, serta perkembangan isu strategis politik nasional. “ faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan”, katanya.

Di tambahkannya sesuai dengan Permendagri nomor 42 Tahun 2010 TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan di Kabupaten Ngawi. “saya harapkan dengan adanya pengaturan kembali struktur kelembagaan TKPK Kabupaten dapat segera mewujudkan secara nyata penurunan angka kemiskinan untuk mendukung pencapain target kemiskinan Nasional dan provinsi jawa timur”, tegasnya.

Sementara Kepala Bappeda Ngawi Drs. Arif Suyudi mengatakan menurut data BPS hasil PPLS tahun 2008 data jumlah RTM 90,118 atau 244,543 jiwa. Data tersebut terdiri RTM sangat miskin 16.409, miskin 33,209 dan hampir miskin 40.500. “jumlah tersebut menjadi dasar program kemiskinan penanggulangan pengentasan kemiskinan Kabupaten Ngawi”, jelasnya.