Thursday, October 28, 2010

BUPATI NGAWI

SAMBUTAN BUPATI NGAWI

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI

TANGGAL 20 OKTOBER 2010

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI ;

YTH. SDR. MUSPIDA KABUPATEN NGAWI ;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA INSPEKTORAT, BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN, CAMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS BERKAH, RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU KEMBALI PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENTANG :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ;

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ;

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN ; DAN

5.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI.

1.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA MENARA TELEKOMUNIKASI, DIPERLUKAN PENGAWASAN YANG SEKSAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH. ADAPUN KEGIATAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DIPERLUKAN BIAYA OPERASIONAL, UNTUK MENUTUP SEBAGIAN BIAYA OPERASIONAL DIMAKSUD PERLU DISUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, SEBAGAI LANDASAN HUKUM ATAS " PUNGUTAN RETRIBUSI. UNTUK MENENTUKAN BESARAN TARIP RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DIDASARKAN ATAS RUMUS KOEFISIEN ZONA KALI KOEFISIEN KONSTRUKSI KALI KOEFISIEN KETINGGIAN KALI TARIP DASAR. ADAPUN BESARAN MAKSIMAL RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TIDAK BOLEH MELEBIHI 2% KALI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (NJOP PBB).

SEDANGKAN NJOP PBB RUANG PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DITENTUKAN PALING TINGGI SEBESAR 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH). ADAPUN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA LIHAT DAN TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

TERKAIT DENGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI, MAKA DENGAN TELAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI DAERAH TINGKAT II NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2002 NOMOR 9) BESERTA PERUBAHANYA PERLU DITINJAU KEMBALI UNTUK DIADAKAN PENYESUAIAN, SERTA MENGATUR KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT RETRIBUSI, ADALAH BIAYA YANG DIPUNGUT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMBALAN ATAS PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM SERTA DAPAT DINIKMATI OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN.

PADA DASARNYA PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI ADALAH UNTUK MENGGANTI BIAYA ADMINISTRASI, PEMBANGUNAN DAN PERALATAN, SERTA UNTUK PENYUSUTAN DAN PENGATURAN. TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIUKUR BERDASARKAN FREKUENSI DAN JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. ADAPUN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA LIHAT DAN TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH INI DIHARAPKAN LEBIH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT MAKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PERLU DISESUAIKAN SERTA MENGATUR KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

PAJAK SARANG BURUNG WALET, ADALAH PAJAK ATAS KEGIATAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. BAIK BENTUK KEGIATAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET ALAMI DAN DI LUAR HABITAT ALAMI.

YANG BERARTI BENTUK KEGIATAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET BAIK DI LINGKUNGAN TEMPAT BURUNG WALET YANG HIDUP DAN BERKEMBANG SECARA ALAMI ATAU LINGKUNGAN TEMPAT BURUNG WALET YANG HIDUP DAN BERKEMBANG SERTA DIUSAHAKAN DAN DIBUDIDAYAKAN.

DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALLET ADALAH NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET. NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN VOLUME PENGAMBILAN ATAU PEMANENAN SARANG BURUNG WALET DIKALIKAN DENGAN HARGA PASARAN UMUM PADA SAAT PENGAMBILAN ATAU PEMANENAN. TARIF PAJAK DITETAPKAN SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN). DEMIKIAN GAMBARAN SINGKAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN PENGATURAN-PENGATURAN LAINNYA DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN SERTA DIHARAPKAN DENGAN DITERBITKANNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG

WALET AKAN LEBIH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI.

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BAHWA TANAH YANG MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL SEBAGAI KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA MAUPUN BANGUNAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN DAN ATAU KEDUDUKAN SOSIAL EKONOMI YANG BAIK BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH HAK SUATU HAK ATASNYA. OLEH KARENA ITU SANGATLAH WAJAR BILA MEREKA YANG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK KEPADA DAERAH DENGAN NAMA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN ADALAH HAK ATAS TANAH, TERMASUK HAK PENGELOLAAN, BESERTA BANGUNAN DIATASNYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERTANAHAN DAN BANGUNAN. SEDANGKAN BERDASARKAN BAB II PASAL 2 AYAT 2 HURUF K, UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERMASUK JENIS PAJAK KABUPATEN.

DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENUNJANG JALANNYA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN MENYUSUNNYA DALAM SUATU BENTUK PERATURAN DAERAH. ADAPUN HAL-HAL YANG DIATUR TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN.

5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 14 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, PEMERINTAH KABUPATEN DAPAT MENDIRIKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL UNTUK MENJAGA INTEGRASI NASIONAL, KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA DAN TERLAKSANANYA

OTONOMI DAERAH UNTUK MENJAMIN TERCIPTANYA TATANAN INFORMASI NASIONAL YANG ADIL, MERATA DAN SEIMBANG GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

BAHWA GUNA MENCAPAI TUJUAN DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN TERSEBUT PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERMAKSUD MEMBENTUK LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOCAL DENGAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL RADIO SUARA NGAWI DALAM PERATURAN DAERAH YAITU SUATU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI BERBENTUK BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN RADIO BERSIFAT INDEPENDEN, NETRAL, TIDAK KOMERSIL, DAN BERFUNGSI MEMBERIKAN LAYANAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SIARANNYA BERJARINGAN DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PERLU DIKETAHUI UNTUK MENYELENGGARAKAN PENYIARAN RADIO SUARA NGAWI WAJIB MENDAPATKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KPID.

ALAT KELENGKAPAN TERMASUK DIBENTUKNYA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI, KEWENANGAN, TUGAS/KEWAJIBAN SERTA UNTUK DAPAT DIPILIH MENJADI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI DAN SUMBER PEMBIAYAAN TERSELENGGARANYA PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIC LOKAL RADIO SUARA NGAWI DAPAT SAUDARA TELAAH DALAM MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH KAMI KIRIMKAN. SEMOGA DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NGAWI IN[ AKAN MENDORONG TERWUJUDNYA SIKAP MENTAL MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, CERDAS, MEMPERKUKUH INTEGRITAS NASIONAL DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI, DEMOKRATIS,ADIL DAN SEJAHTERA, SERTA MENJAGA CITRA POSITIF BANGSA.

SELANJUTNYA KEPADA SAUDARA PIMPINAN DEWAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SAYA PERSILAHKAN UNTUK MENELAAH LEBIH DALAM TERHADAP KELIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD.

DENGAN HARAPAN SEGERA MENDAPAT PEMBAHASAN DAN DAPATNYA DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEKIAN, TERIMAKASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.



BUPATI NGAWI


Ir. BUDI SULISTYONO






1 comment:

  1. sarang burung walet ponorogo : sedia sarang walet cucian tanpa obat pengawet, pemutih...100% alami harga : mangkuk : 14 jt/Kg sudut : 12 jt/Kg Ponorogo - Jawa Timur Hp/Wa : 081335217951

    ReplyDelete